Pendidikan filsafat Untuk Anak Indonesia

Guna melihat kemungkinan penerapan program filsafat untuk anak di Indonesia, kita setidaknya harus memahami terlebih dahulu keadaan pendidikan Indonesia sekarang ini. Sejauh pengamatan saya, dunia pendidikan Indonesia saat ini dijangkiti oleh dua bentuk dogmatisme. Dalam arti ini, dogmatisme adalah pandangan yang melihat satu nilai tertentu sebagai nilai mutlak yang tidak dapat dipertanyakan lagi. Siapapun yang tidak mengikuti nilai ini pantas unutk mendapat hukuman. Bentuk dogmatisme pertama adalah dogmatisme nilai akademik. Nilai akademik menjadi tolok ukur seluruh proses pendidikan. Anak yang mendapat nilai jelek akan mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Ia juga akan dicap sebagai pemalas dan bodoh. Ini akan mempengaruhi kepercayaan diri sekaligus kesehatan mentalnya sebagai manusia.

Bentuk dogmatisme kedua adalah dogmatisme agama. Ajaran-ajaran agama tertentu diselipkan di dalam berbagai mata pelajaran sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh dipertanyakan. Segala bentuk pertanyaan dan sikap kritis dianggap sebagai musuh agama, maka harus dihilangkan. Anak dipaksa untuk menghafal segala yang ada dibuku dan yang diucapkan guru, lalu diminta untuk memuntahkannya kembali di dalam ujian. Pikiran kritis dan kreatif pun tidak berkembang, namun justru mati di dalam proses pendidikan. Dogmatisme nilai akademik dan dogmatisme agama ini menyebar begitu luas sekaligus tertanam begitu dalam di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dogmatisme di tingkat cara berpikir dan korupsi di tingkat sistem politik pendidikan Indonesia membuatnya tidak mampu membentuk sumber daya manusia yang bermutu.

Dua bentuk dogmatisme di atas menghasilkan manusia-manusia patuh. Mereka tidak terbiasa untuk berpikir mandiri. Mereka hanya terbiasa untuk mengikuti perintah dan kebiasaan yang ada, tanpa sikap kritis. Tak heran, mereka mudah sekali terpengaruh oleh budaya terorisme yang menggunakan agama sebagai topengnya. Mereka juga miskin kreativitas. Akibatnya, mereka hanya menjadi konsumen pasif yang suka membeli barang, namun tak pernah ada pikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru. Inilah yang disebut juga sebagai budaya konformis. Orang hanya mengikuti apa yang ada, tanpa pernah mempertanyakan apa yang ia dengar dan lihat secara kritis. Musuh dari budaya dogmatis dan konformis semacam ini adalah filsafat, yakni filsafat yang tidak terjebak menjadi pembenaran bagi ajaran-ajaran tertentu.

Program filsafat untuk anak hendak memperkenalkan filsafat pada anak-anak di tingkat sekolah dasar. Program ini telah diterapkan di berbagai negara Eropa. Saya berpendapat, bahwa program ini juga cocok diterapkan di Indonesia, terutama untuk memerangi segala bentuk dogmatisme dan konformitas yang kini menyebar begitu luas dan tertanam begitu dalam di dalam pola hidup orang Indonesia. Ada sembilan hal yang kiranya perlu diperhatikan. Pertama, jika diterapkan sejalan dengan semangat revolusionernya, filsafat bisa mengajarkan orang keterampilan hidup yang amat penting, yakni kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah melalui proses berpikir yang rasional, kritis, reflektif dan sistematik. Pendek kata, filsafat bisa menjadi alat untuk memecahkan berbagai persoalan kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Orang perlu untuk belajar tentang hal ini sejak ia kecil, sehingga ia terbiasa untuk memecahkan berbagai persoalan yang ia hadapi dengan tepat.

Kedua, filsafat juga menjadi alat untuk melakukan pendidikan nilai di Indonesia. Perlu ditekankan, bahwa nilai disini bukan berarti nilai agama atau tradisi tertentu. Filsafat tidak boleh hanya menjadi alat penyebaran ajaran agama atau tradisi tertentu. Pendidikan nilai di dalam filsafat berarti berusaha melampaui nilai baik dan buruk yang ada di dalam agama ataupun tradisi. Melampaui disini berarti mengajukan pertanyaan dan penalaran kritis atas nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Dengan pertanyaan dan penalaran kritis, dogmatisme nilai, baik dalam bentuk dogmatisme nilai akademik maupun dogmatisme agama, bisa dilampaui. Ini adalah hal yang amat penting untuk Indonesia sekarang ini. Di sisi lain, pendidikan nilai di dalam filsafat juga bisa mencegah orang masuk ke dalam relativisme. Orang diajak untuk memiliki prinsip hidup, tanpa menjadikan prinsip hidup itu sebagai pegangan mutlak yang tak bisa dan tak boleh diubah.

Ketiga, filsafat juga bisa menjadi sarana untuk mengembangkan keterbukaan berpikir di Indonesia. Keterbukaan berpikir adalah suatu keutamaan yang tidak datang dari teori ataupun khotbah-khotbah moral, melainkan dari kebiasaan. Kebiasaan hanya bisa terbentuk, jika orang sering melakukannya. Filsafat bisa membentuk keterbukaan berpikir, jika ia dilakukan secara rutin dan sejak usia dini. Program filsafat untuk di Indonesia bisa mendorong terciptanya sikap keterbukaan berpikir bagi anak-anak Indonesia. Keempat, di sisi lain, dengan keterbukaan berpikir serta sikap yang tidak dogmatis, filsafat juga bisa melatih orang untuk membuat keputusan-keputusan yang masuk akal dalam hidupnya. Sejak tingkat sekolah dasar, anak diajak untuk memberikan alasan dan pendasaran bagi pernyataan maupun tindakannya. Dengan latihan semacam ini, anak akan terbiasa untuk berpikir secara rasional terlebih dahulu, sebelum ia melakukan sesuatu. Pola semacam jelas amat dibutuhkan di Indonesia.

Lima, Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Ada begitu banyak cara hidup yang berkembang di dalamnya. Ini merupakan fakta sejarah yang selalu menempel di dalam identitas bangsa Indonesia. Kemampuan untuk berpikir terbuka jelas amat diperlukan, supaya hidup bersama bisa berjalan dengan baik. Filsafat dapat mendorong proses pendidikan nilai-nilai kehidupan yang menunjang perdamaian di dalam masyarakat multikultur, seperti Indonesia. Enam, sikap kritis dan rasional yang menjadi ciri utama filsafat bisa menjadi alat penangkal dari berkembangnya budaya konsumtivisme. Konsumtivisme adalah paham yang menyatakan, bahwa tujuan utama dari semua tindakan manusia adalah meningkatkan kemampuannya untuk membeli barang-barang yang ada. Barang-barang tersebut tidak hanya menentukan status sosialnya di masyarakat, tetapi juga citra diri pribadinya sebagai manusia. Konsumtivisme jelas merupakan pandangan yang salah, karena dia menyingkirkan semua nilai-nilai lainnya yang penting bagi hidup manusia. Namun, sayangnya, pandangan ini telah menjangkiti masyarakat Indonesia. Filsafat dengan daya kritis dan rasionalnya bisa menjadi tanggapan kritis atas gaya hidup konsumtif semacam ini.

Tujuh, indonesia adalah negara demokratis. Di dalam masyarakat demokratis, setiap keputusan dibangun di atas dialog dan kesepakatan bersama. Filsafat mengajarkan orang untuk mampu berpikir, berdialog, berpendapat dan mencapai kesepakatan secara bersama. Program filsafat untuk anak membentuk kemampuan ini sejak usia dini, sehingga bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari. Delapan, untuk membuat keputusan yang tepat, orang membutuhkan informasi yang tepat. Orang juga harus mampu menganalisis berbagai informasi tersebut secara kritis dan rasional. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, Indonesia kini mengalami banjir informasi. Orang pun kesulitan membedakan antara informasi yang tepat dan gosip ataupun fitnah. Filsafat bisa membantu orang untuk bersikap kritis terhadap segala informasi yang ada, supaya ia tidak terjebak pada gosip ataupun fitnah, ketika hendak membuat keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Pendidikan filsafat untuk anak bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis ini sejak usia dini, sehingga anak tidak terjebak pada informasi yang salah. Ini jelas amat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini. Informasi tanpa sikap kritis dan rasional untuk mengolahnya justru akan menciptakan kesalahpahaman dan masalah-masalah lainnya bagi hidup manusia.

Sembilan, inti dari program filsafat untuk anak yang sudah diterapkan di berbagai negara Eropa adalah metode Sokrates. Inti dari metode ini adalah dukungan kepada anak untuk berpikir mandiri dan menemukan jawabannya sendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang ia miliki. Banyak sekali keutamaan yang muncul di dalam metode ini, mulai dari kreativitas berpikir sampai kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Sistem pendidikan di Indonesia akan bisa berkembang pesat, jika menggunakan metode Sokrates semacam ini. Filsafat, dalam arti ini, tidak boleh hanya menjadi satu mata pelajaran resmi, atau mata pelajaran tambahan semata. Ia juga perlu menjadi paradigma pendidikan yang menjelma di dalam berbagai mata pelajaran yang ada, dan juga di dalam hubungan antara murid dan guru. Pendek kata, filsafat, dengan metode Sokratesnya, perlu menjadi roh dari sistem pendidikan di Indonesia. Program filsafat untuk anak tidak hanya merupakan satu model pendidikan, melainkan juga inti dari pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan di Indonesia akan berkembang pesat, jika menerapkan program ini secara tepat.

Sumber:

Wattimena, Reza A.A., Filsafat sebagai Revolusi Hidup, Kanisius, Yogyakarta, 2014.

Pancasila sebagai Landasan Filsafat

Sistem Pendidikan Nasional Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat Negara ialah pancasila sebagai falsafah Negara, Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Pasal 2 UU-RI No. 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Rincian selanjutnya tentang hal itu tercantum dalam penjelasan UU-RI No. 2 Tahun 1989, yang menegaskan bahwa pembangunan nasioanal termasuk dibidang pendidikan adalah pengamalan pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain: “Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri”. Sedangkan ketetapan MPR-RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila menegaskan pula bahwa pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar Negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud bangsa manusia dan masyarakat yang dianggap baik, sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta mauara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan dengan kata lain : Pancasila sebagai sumber system nilai dalam pendidikan. Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) Atau Ekaprasetya Pancakarsa sebagai petunjuk operasional pengamalan pancasila dalam kehidupan sehari-hari,termasuk dalam bidang pendidikan.

Perlu ditegaskan bahwa pengamalan Pancasila itu haruslah dalam arti keseluruhan dan keutuhan kelima sila dalam pancasila itu, sebagai yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Belum ada upaya mengopersionalkan Pancasila agar mudah diterapkan dalam kegiatan–kegiatan di masyarakat,termasuk penerapanya dalam dunia pendidikan. Kalaupun ada bidang studi menyangkut moral Pancasila, sebagan besar diterapkan seperti melaksanakan bidang-bidang studi lain. Pendidik mengajarkannya kemudian peserta didik berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan pendidik dalam ujian-ujian.

Sementara itu dunia pendidikan di Indonesia belum punya konsep atau teori-teori sendiri yang cocok dengan kondisi, kebiasaan atau budaya Indonesia tentang pengertian dan cara –cara mencapai tujuan pendidikan. Sebagian besar konsep atau teori pendidikan diimpor dari luar negeri sehingga belum tentu valid untuk diterapkan di Indonesia. Teori-teori biasa didapat dengan cara belajar diluar negeri, atau dengan cara melakukan studi banding. Dan yang paling banyak dilakukan adalah dengan mendatangkan buku atau membeli buku dari Negara lain.

Inilah sumber konsep pendidikan di Indonesia. Kalaupun ada usaha menyusun sendiri konsep pendidikan sebagian besar juga bersumber dari buku-buku ini. Begitu pula tentang konsep-konsep pendidikan yang ditatarkan dalam penataran-penataran pendidikan juga bersumber dari buku-buku. Dengan demikian dapat diibaratkan membuat manusia Indonesia yang dicita-citakan seperti menerpa patung dengan cetakan luar negeri.hasilnya tentu tidak sama persisseperti manusia yang dicita-citakan, karena cetakan itu sendiri belum ada di Indonesia (Fadli, 2010).

Sumber:

Fadli, 2010, Landasan Filsafat Dalam Pendidikan

Landasan Filsafat Dalam Pendidikan di Indonesia

Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti: Apakah bependidikan itu ? Mengapa pendidikan itu diperlukan ? Apa yang seharusnya menjadi tujuanya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat (falsafah). Kata filsafat (philosophy) bersumber dari bahasa Yunani, philien berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Cinta berartihasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi filsafat artinya hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati (Soetriono dan Rita Hanafi, 2007: 20). Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dan filsafat karena filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan mayarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu. Rumusan tentang harkat dan martabat manusia beserta masyarakatnya ikut menentukan tujuan dan cara-cara penyelenggaraaan pendidikan, dan dari sisi lain pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia.

Filsafat pendidikan merupakan jawaban secara kritis dan mendasar berbagai pertanyaan pokok sekitar pendidikan, seperti apa mengapa, kemana, dan bagaimana, dan sebagainya dari pendidikan itu.Kejelasan berbagai hal itu sangat perlu untuk menjadi landasan berbagai keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam pendidikan. Hal itu sangat penting karena hasil pendidikan itu akan segera tampak, sehingga setiap keputusan dan tindakan itu harus diyakinkan kebenaran dan ketepatanya meskipun hasilnya belum dapat dipastikan. Filsafat membahas sesuatu dari segala aspeknya yang mendalam, maka dikatakan kebenaran filsafat adalah kebenaran ilmu yang sifatnya relative. Karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang biasa diamati hanya sebagian kecil saja. Diibaratkan mengamati gunung es, kita hanya mampu melihat yang diatas permukaaan laut saja. Sementara itu filsafat mencoba menyelami sampai kedasar gunung es itu untuk meraba segala sesuatu yang ada melalui pikiran dan renungan yang kritis.

Dalam garis besarnya ada empat cabang filsafat yaitu metafisika, epistimologi, logika, dan etika, dengan kandungan materi masing-masing sebagai berikut :

1)Metafisika ialah filsafat yang meninjau tentang hakekat segala sesuatu yang terdapat di alam ini. Dalam kaitanya dengan manusia, ada dua pandangan yaitu : (1)Manusia pada hakekatnyanya adalah spiritual. Yang ada adalah jiwa atau roh,yang lain adalah semu. Pendidikan berkewajiban membebaskan jiwa dari ikatan semu. Pendidikan adalah untuk mengaktualisasi diri. Pandangan ini dianut oleh kaum Idealis,Scholastik,dan bebrapa Realis. (2)Manusia adalah organism materi. Pandangan ini dianut kaum Naturalis, Materialis,Eksperimentalis,Pragmatis,dan bebrapa realism. Pendidikan adalah untuk hidup, Pendidikan berkewajiban membuat kehidupan manusia menjadi menyenangkan. 

2)Epistemologi ialah filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran, Ada lima sumber pengetahuan yaitu : (1)Otoritas, yang terdapat dalam ensiklopedi (2)Common sense,yang ada pada adat dan tradisi. (3)Intuisi yang berkaitan dengan perasaan. (4)Pikiran untuk menyimpulkan hasil pengalaman. (5)Pengalaman yan terkontrol untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dalam filsafat terdapat empat teori kebenaran yaitu : (1)Koheren yaitu,sesuatu akan benar bila konsisten dengan kebenaran umum (2)Koresponden, sesuatu akan benar bila ia tepat dengan fakta yang dijelaskan. (3)Pragmatisme,sesuatu dipandang benar bila konsekuensinya ber manfaat bagi kehidupan. (4)Skeptivisme,kebenaran dicari secara ilmiah dan tidak ada kebenaran yang lengkap. 

3)Logika ialah filsafat yang membahas tentang cara manusia berpikir dengan benar. Dengan memahami filsafat logika di harapkan manusia bisa berpikir dengan mengemukakan pendapatnya secara tepat dan benar.

4)Etika ialah filsafat yang menguraikan tentang perilaku manusia mengenai nilai dan norma masyarakat serta ajaran agama menjadi pokok pemikiran dalam filsafat ini. Filsafat etika sangat besar mempengaruhi pendidikan sebab tujuan pendidikan untuk mengembangkan perilaku manusia, anatara lain afeksi peserta didik. (Made Pidarta, 1997: 77-78). Kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat diatas, akan besar pengaruhnya terhadap pendidikan, karena prinsip-prinsip dan kebenaran– kebenaran hasil kajian tersebut pada umumnya diterapkan dalam bidang pendidikan. Peranan filsafat dalam pendidikan tersebut berkaiatan dengan hasil kajian antara lain tentang : (1)Keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makluk didunia ini, seperti yang disimpulkan sebagai zoo politicon,homo sapiens,animal educandum dan sebagainya. (2)Masyarakat dan kebudayaanya. (3)Keterbatasan manusia sebagai makluk hidup yang banyak menghadapi tantangan. (4)Perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan, utamanya filsafat pendidikan.

Sumber:

Bahri, Syamsul. 2007. Landasan Pendidikan

Fadli, 2010, Landasan Filsafat Dalam Pendidikan

Implikasi Landasan Filsafat Pendidikan

Implikasi Bagi Guru

Apabila kita konsekuen terhadap upaya memprofesionalkan pekerjaan guru maka filsafat pendidikan merupakan landasan berpijak yang mutlak. Artinya, sebagai pekerja professional, tidaklah cukup bila seorang guru hanya menguasai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kedua penguasaan ini baru tercermin pada kompetensi seorang tukang. Disamping penguasaan terhadap apa dan bagaimana tentang tugasnya, seorang guru juga harus menguasai mengapa ia melakukan setiap bagian serta tahap tugasnya itu dengan cara tertentu dan bukan dengan cara yang lain. Jawaban terhadap pertanyaan mengapa itu menunjuk kepada setiap tindakan seorang guru didalam menunaikan tugasnya, yang pada gilirannya harus dapat dipulangkan kepada tujuan-tujuan pendidikan yang mau dicapai, baik tujuan-tujuan yang lebih operasional maupun tujuan-tujuan yang lebih abstrak. Oleh karena itu maka semua keputusan serta perbuatan instruksional serta non-instruksional dalam rangka penunaian tugas-tugas seorang guru dan tenaga kependidikan  harus selalu dapat dipertanggungjawabkan secara pendidikan (tugas professional, pemanusiaan dan civic) yang dengan sendirinya melihatnya dalam perspektif yang lebih luas dari pada sekedar pencapaian tujuan-tujuan instruksional khusus. Perlu digarisbawahi di sini adalah tidak dikacaukannya antara bentuk dan hakekat. Segala ketentuan prasarana dan sarana sekolah pada hakekatnya adalah bentuk yang diharapkan mewadahi hakekat proses pembudayaan subjek didik. Oleh karena itu maka gerakan ini hanya berhenti pada “penerbitan” prasarana dan sarana sedangkan transaksi personal antara subjek didik dan pendidik, antara subjek didik yang satu dengan subjek didik yang lain dan antara warga sekolah dengan masyarakat di luarnya masih  belum dilandasinya, maka tentu saja proses pembudayaan tidak terjadi. Seperti telah diisyaratkan dimuka, pemberian bobot yang berlebihan kepada kedaulatan subjek didikakan melahirkan anarki, sedangkan pemberian bobot yang berlebihan kepada otoritas pendidik akan melahirkan penjajahan dan penjinakan. Kedua orientasi yang ekstrim itu tidak akan menghasilkan pembudayaan manusia.

Implikasi bagi Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan

Tidaklah berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa di Indonesia kita belum punya teori tentang pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Hal ini tidak mengherankan karena kita masih belum saja menyempatkan diri untuk menyusunnya. Bahkan salahsatu prasaratnya yaitu teori tentang pendidikan sebagimaana diisyaratkan pada bagian-bagian sebelumnya, kita masih belum berhasil memantapkannya. Kalau kita terlibat dalam berbagi kegiatan pembaharuan pendidikan selama ini maka yang diperbaharui adalah pearalatan luarnya bukan bangunan dasarnya. Hal tersebut dikemukakan tanpa samasekali didasari oleh anggapan bahwa belum ada diantara kita yang memikirkan masalah  pendidikan guru itu. Pikiran-pikiran yang dimaksud memang ada diketengahkan orang tetapi praktis tanpa kecuali dapat dinyatakan sebagi bersifat fragmentaris, tidak menyeluruh. Misalnya, ada yang menyarankan masa belajar yang panjang (atau, lebih cepat, menolak program-program pendidikan guru yang lebih pendek terutama yang diperkenalkan didalam beberapa tahun terakhir ini) ; ada yang menyarankan perlunya ditingkatkan mekanisme seleksi calon guru dan tenaga kependidikan; ada yang menyoroti pentingnya prasarana dan sarana pendidikan guru; dan ada pula yang memusatkan perhatian kepada perbaikan sistem imbalan bagi guru sehingga bisa bersaing dengan jabtan-jabatan lain dimasyarakat. Tentu saja semua saran-saran tersebut diatas memiliki kesahihan, sekurang-kurangnya secara partial, akan tetapi apabila di implementasikan, sebagian atau seluruhnya, belum tentu dapat dihasilkan sistem pendidikan guru dan tenaga kependidikan yang efektif. Sebaiknya teori pendidikan guru dan tenaga kependidikan yang produktif adalah yang memberi rambu-rambu yang memadai didalam merancang serta mengimplementasikan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan  yang lulusannya mampu melaksanakan tugas-tugas keguruan didalam konteks pendidikan (tugas professional, kemanusiaan dan civic). Rambu-rambu yang dimaksud disusun dengan mempergunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tiga sumber yaitu: pendapat ahli, termasuk yang disangga oleh hasil penelitian ilmiah, analisis tugas kelulusan serta pilihan nilai yang dianut masyarakat. Rambu-rambu yang dimaksud yang mencerminkan hasil telaah interpretif, normative dan kritis itu, seperti telah diutarakan didalam bagian uraian dimuka, dirumuskan kedalam perangkat asumsi filosofis yaitu asumsi-asumsi yang memberi rambu-rambu bagi perancang serta implementasi program yang dimaksud. Dengan demikian, perangkat rambu-rambu yang dimaksud merupakan batu ujian didalam menilai perancang dan implementasi program, maupun didalam “mempertahankan” program dari penyimpngan-penyimpangan pelaksanaan ataupun dari serangan-serangan konseptual (Fadli, 2010).

Sumber:

PTS Online. 2007. Pentingnya Landasan Filsafat Ilmu Pendidikan

Upaya Mewujudkan Filsafat Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia baru dalam tahap perhatian. Perhatian-perhatian terhadap perlunya filsafat pendidikan itupun baru muncul disana-sini belum terkoordinasi menjadi suatu perhatian besar untuk segera mewujudkanya. Kondisi seperti ini tidak terlepas dari kesimpangsiuran pandangan para pendidik terhadap pendidikan itu sendiri,seperti telah diungkapkan diatas. Ada suatu hasil penelitian bertalian dengan hal diatas yang dilakukan oleh Jasin, dan kawan-kawanya (1994), dengan responden para mahasiswa PGSD, SI, S2, dan S3 IKIP Jakarta dan para ahli pendidikan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Penelitian itu menemukan hal-hal sebagai berikut : 

Lebih dari separo responden menginginkan penegasan kembali pengertian pendidikan dan pengajaran. 

Hampir separo responden mahasiswa dan dosen berpendapat bahwa ilmu pendidikan kurang dikembangkan, sementara itu seperlima para ahli pendidikan menyatakan pendidikan kurang fungsional untuk menyiapkan para calon guru

Para mahasiswa dan dosen berpendapat pendidikan adalah ilmu mandiri, sementara itu hampir sepertiga para ahli menyatakan ilmu pendidikan adalah ilmu terapan. 

Semua responden menyatakan kurang mengenal struktur ilmu pendidikan.Karena keragaman pandangan diatas membuat responden terpecah menjadi sebagian mendukung pernyataan guru tidak mendidik melainkan mengajar dan sebagian lagi menolak. Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat ditarik sejumlah masalah bertalian dengan ilmu pendidikan,yaitu : (1)Belum jelas pengertian pendidikan dan pengajaran. (2)Ilmu Pendidikan kurang dikembangkan. (3)Ilmu Pendidikan kurang fungsional untuk menyiapkan para calon guru. (4)Belum jelas apakah ilmu Pendidikan merupakan ilmu dasar atau ilmu terapan. (5)Struktur ilmu pendidikan kurang dikenal. (6)Belum jelas apakah guru mendidik dan mengajar atau hanya mengajar saja. Keenam masalah tersebut di atas menunjukan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan sebagai ilmu belum ditangani. Mulai dari pengertian, apakah sebagai ilmu dasar atau ilmu terapan, struktur ilmu itu, sampai dengan penerapannya pada para calon guru dan guru-guru masih belum jelas. Kondisi ilmu pendidikan seperti ini terjadi karena memang ilmu itu belum digali dan dikembangkan. Untuk mengembangkan ilmu Pendidikan yang bercorak Indonesia secara valid, terlebih dahulu dibutuhkan pemikiran dan perenungan itu adalah filsafat yang khusus membahas pendidikan yang tepat diterpkan dibumi Indonesia . Dengan kata lain, untuk menemukan teori-teori pendidikan yang bercorak Indonesia dibutuhkan terlebih dahulu rumusan filsafat pendidikan yang bercorak Indonesia pula. Bagaimana kiat untuk meningkatkan kegiatan usaha merumuskan filsafat pendidikan Indonesiaini, yang kini baru dalam tahap perhatian yang bersifat sporadic ? Tampaknya kiat itu perlu disesuaikan dengan alam kebiasaan bangsa Indonesia saat ini. Sesuatu akan terjadi secara relative lebih mudah bila gagasan itu bersumber dari dan disepakati atau disetujui oleh pemerintah. Filsafat pendidikan akan lebih mudah mendapat jalan dalam perkembanganya manakala pemrakarsa dapat menggugah hati pemerintah untuk menyetujuinya. Upaya mendorong pemerintah untuk memberi syarat akan pentingnya merumuskan filsafat pendidikan dan teori pendidikan yang bercorak Indonesia sudah pernah dilakukan menjelang sidang umum MPR (kompasa, 27 Nopembert 1992), sebagai satu sumbangaan untuk bahan sidang umum itu. Namun GBHN 1993 sebagai produk sidang itu, tidak mencantumkan perlunya perumusan filsafat dan teori pendidikan itu. Hal ini menunjukkan kemauan politik pemerintah kearah itu belum ada. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kemauan itu akan muncul. Di samping kunci utama untuk memulai kegiatan pengembangan filsafat pendidikan itu belum ada, ada lagi kunci kedua yang membuat sulitnya mengembangkan filsafat dan teori pendidikan itu, yaitu kesulitan menjabarkan sila-sila Pancasila agar mudah diterapkan di lapangan. Memang benar sila-sila Pancasila sudah dijabarkan menjadi 45 butir, tetapi penjabanran itu belum tentu sesuai dengan kebiasaan kerja para ahli pendidikan yang membuat hasil kerja mereka lebih mudah diterapkan di lapangan. Sampai sekarnag tidak setiap ahli diperkenankan menjabarkan sila-sila Pancasila. Yang diperbolehkan menjabarkan sila-sila itu hanya BP7 pusat, dengan maksud sangat mungkin unutk menghindari kesimpang-siuran makna sila-sila Pancasila itu sendiri. Tetapi bila para ahli pendidikan yang berwenang merumuskan filsafat pendidikan tidak diperkenankan menjabarkan atau menafsirkan sendiri sila-sila Pancasila itu akan membatasi kebebasan mereka berfikir dan mewujudkan filsafat itu. Bila hal itu tidak bisa ditawar-tawar, mungkin dapat diambil jalan kompromi yaitu dengan dibentuk tim yang anggotanya beberapa ahli pendidikan dan beberapa anggota BP7 pusat. Dengan cara ini kemacetan salah satu faktor penghambat pengembangan filsafat pendidikan di Indonesia dapat diatasi. 

Sumber:

Soetriono dan SRDm Rita Hanafi, 2007, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, Yogyakarta :C.V Andi Ofset.

Pedagogik Kritis Relevan Bagi Pendidikan di Indonesia

Secara bahasa pedagogi berasal dari bahasa yunani kuno terdiri dari dua kata yaitu Pais yang berarti anak (child) dan Agi yang berarti memimpin (lead), jadi pedagogi berarti lead the child atau memimpin anak. Dalam perkembangannya pedagogi sering dimaknai sebagai pendidikan/ilmu mendidik (ilmu mendidik anak yang belum dewasa), sedangkan mendidik/ilmu mendidik orang dewasa disebut andragogi. Meskipun demikian penggunaan istilah pedagogi sering dimaksudkan sebagai pendidikan dalam arti umum/luas (Education) tanpa membedakan tingkatan usia kematangan seseorang.

Pedagogi kritis (critical pedagogy) merupakan pendekatan pembelajaran yang berupaya membantu murid mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi (wikipedia). Pedagogi kritis (critical pedagogy) dapat dimaknai sebagai pendidikan kritis yaitu pendidikan yang selalu mempertanyakan mengkritisi pendidikan itu sendiri dalam hal-hal fundamental tentang pendidikan baik dalam tataran filosofis, teori, sistem, kebijakan maupun implementasi implementasi.

Pedagogi kritis mempunyai akar/dimensi ideologi politik dalam konteks perjuangan sosial/tranformasi kondisi sosial politik dari kekuasaan yang opresif untuk mencapai tatanan sosial politik yang adil dan egaliter, dimensi filosofis berkaitan dengan makna dan tujuan pendidikan terkait dengan pendidikan sebagai praktek pembebasan dan dimensi praktis pemberdayaan manusia/individu/peserta didik melalui konsep Conscientization (pewujudan kesadaran kritis/the coming to critical consciousness). konsentisasi akan membawa pada pendidikan yang membebaskan yang berfokus pada pengembangan kesadaran kritis melalui pemahaman hubungan antara masalah individu dan pengalaman dengan konteks sosial dimana individu itu berada, untuk itu langkah praxis penting untuk dilakukan sebagai pendekatan reflektif atas tindakan yang melibatkan siklus teori, aplikasi, evaluasi, refleksi dan kemudian kembali lagi pada teori. Siklus tersebut akan mendorong kesadaran kritis manusia akan diri dan lingkungannya.

Dalam tataran praktek pendidikan/pembelajaran terdapat beberapa konsep penting yang menjadi bagian dari pedagogi kritis antara lain Constructivisme, Banking concept of edecation, Problem posing education, Dialogical method. Meskipun Konsep-konsep tersebut terkait dengan seluruh dimensi dari pedagogi kritis, namun dalam implementasinya dapat terjadi meskipun mengacu pada kepentingan praktis pragmatis tanpa mengaitkannya dengan dimensi ideologi politis, sehingga pelaksanaan tersebut dapat dipandang sebagai bagian yang menyerap pedagogi kritis, baik karena kesadaran ideologis, maupun kesadaran akan pentingnya hal tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan guna mempu dalam menghadapi tantangan perubahan yang cepat.

Ada beberapa masalah utama pendidikan kita saat ini yang perlu dicermati, yaitu rendahnya kualitas SDM pendidikan dan sistem pendidikan yang kita pakai. Banyaknya pelajar Indonesia masih belajar dalam taraf menghafal saja. Dimana hanya berbekal hafalan tidak membuat tambahnya suatu kecerdasan maupun tambahnya kedewasaan seseorang.Untuk mengatasi masalah itu, perlu usaha keras dari pelajar, pangajar, dan pemerintah sebagai pemegang berwenang dan mengelola dana. Bagaimana agar pelajar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki para anak didik melalui kendali dan kontrol dari guru. Sedangkan pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana ada upaya agar tercukupi. Dengan buruknya sarana dan prasarana pendidikan dan kurikulum yang kurang efektif. Semua itu berasal dari hal yang terpisah-pisah, yaitu sistem pendidikan dan taraf kemampuan SDM pendidikan.Untuk meningkatkan alokasi dana pendidikan yang memadai dengan meletakkan pembangunan pendidikan sebagai perioritas pertama.

Prof. Mochtar Buchori dalam tulisannya “Memuliakan kehidupan bangsa” (2010), memberikan ajakan utuk mengedepankan masalah bangsa sebagai salah satu tujuan pendidikan. Hasil refleksi mendalam tentang carut-marut masalah yang sedang menimpa bangsa Indonesia tersebut dari masalah korupsi, makelar kasus, kesewenang-wenangan dimulai dengan alenia berikut ini:

“Menurut sebuah aliran pedagogik, mendidik adalah upaya membimbing peserta didik untuk dapat menjalani dan memahami kehidupan. Dalam kerangka ini, ada tiga tujuan yang harus dicapai para anak didik: kemampuan untuk dapat menghidupi diri sendiri, kemampuan untuk dapat hidup secara bermakna, dan kemampuan untuk dapat turut memuliakan kehidupan.”

Aliran pedagogik yang dimaksud tidak lain adalah aliran pedagogik kritis. Karenanya dapat disimpulkan bahwa pedagogik kritis secara umum menjawab relevansi pendidikan bagi berbagai permasalahan masyarakat dunia, terutama dalam upayanya untuk menggugat keadilan sosial bagi masyarakat yng tersingkirkan oleh sistem. 

Kedua, data statiska berikut ini memperkuat alasan mengapa pedagogik kitis sangat relevan bagi Indonesia. Sekitar 40 juta, atau 17,75% dari total penduduk Indonesiaberada di bawah garis kemiskinan; dan sekitar 100 juta, atau 42% dari total penduduk Indonesia berada pada atau di bawah garis kemiskinan. Hanya 55% dari siswa-siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu menyelesaikan pendidikan menengah pertama. Sementara dari 28 juta penduduk Indonesia berusia 19-24 tahun, hanya 17,2% yang mengenyam pendidikan tinggi, dengan hanya 3,3% di antara mereka berasal dari keluarga tidak mampu. Data statistik ini dengan gamblang memaparkan bahwa siswa-siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu yang melanjutkan ke pendidikan tinggi jumlahnya sangat tidak proporsional dengan presentase jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ini adalah sebagai satu dari terlalu sedikit pedagogik secara langsung menggugat keterkaitan antar pendidikan dan keadilan sosial pedagogik kritis merupakan pilihan pedagogik yang relevan bagi Indonesia.

Ketiga, perjalanan sejarah pendidikan formal di Indonesia merupakan gambaran pendidikan yang digunakan secara struktural untuk mengkondisikan generasi demi generasi yang tidak lebih berdaya untuk menikmati kelangsungan hidup yang lebih baik generasi sebelumnya. Pada zaman penjajahan Belanda, pendidikan formal untuk masyarakat Indonesia ditujukan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan ketrampilan terbatas, sesuai dengan kepentingan pemerintah Belanda. Selain itu, sebagai bagian dari praktik penjajahan devide et impera, akses ke pendidikan dibedakan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi (selain juga ras dan agama).

Pandangan itu ekuivokal dengan apa yang dikatakan Andre Gorz: 

“Mengatakan bahwa kontradisi mungkin tidak atau tak akandirasakan sangat berbeda denagn mengatakan bahwa kontradiksi itu tak akan bisa dipahami. Jika ada kontradiksi itu merasuk ke dalam level tertentu dalam alam pengalaman masa. Yang menjadi problem kemudian adalah bagaimana membuat yang tak merasa dipahami”.

Konsekuensinya, karena cuek pada realitas objektif, cita-cita “kebebasan”, dan “otonomi” yang digembar-gemborkan postmois tampak utopi. Tepatnya, mereka hanya gembar-gembor, tetapi tidak mau berbuat. Dikarenakan realitas kehidupan yang menjadi sumber dari ketidakbebasan dan penindasan itu pada dasarnya tertotalitaskan secara material dan penjelasannya juga harus universal dan cara mengubahnya juga membutuhkan suatu kekuatan yang bersifat menyatukan karena penindasan dapat bertahan jstru karena tidak terjadinya penyatuan sejati dalam kenyataan riilnya. Penindasan ditimbulkan oleh disharmoni suatu totalitas material.

Postmodernisme seakan tidak memahami pentingnya kedekatan manusia dengan dunianya, realitas dengan objektivitas dan totalitasnya. Padahal, hanya dengan hidup secara total dengan realitas, anak-anak didik akan mampu mempercepat pemahamannya akan berbagai persoalan yang ada di dunia. Semakin ia dekat dengan realitas, semakin objektif pandangannya terhadap suatu masalah yang berakar pada realitas, maka kian dewasalah cara berpikirnya. Filsuf Jerman, Goethe, pernah mengatakan, “Manusia mengetahui dirinya sebanyak pengetahuannya tentang dunia; manusia mengetahui dunia hanya dalam dirinya sendiri dan dia menyadari dirinya sendiri dalam dunia ini. Setiap objek yang benar-benar baru dikenal membuka sebuah organ baru dalam diri kita.”

Dengan melakukan gugatan terhadap cita-cita pedagogis dan mengenali lebih jauh suatu filsafat humanis yang membut manusia sadar akan realitasnya. Itulah tujuan proses pendidikan untuk pembebasan yang dicita-citakan Marx(isme). Konsep manusia Karl Marx, yang awalnya banyak dipengaruh Hegel, bertugas untuk “membedakan yang esensial dari proses realitas yang tampak, dan untuk menangkap hubungan antara keduanya”. Lebih jauh Hegel pernah mengatakan: 

“Dunia ini adalah dunia yang asing dan keliru jika manusia tidak menghancurkan objektivitas yang tumpul dan kehidupannya di balik bentuk dan benda-benda serta hukum-hukum yang tetap. Ketika manusia akhirnya memenangkan kesadaran diri ini, berarti dia sedang menuju bukan hanya pada kebenaran diri sendiri, melainkan juga pada kebenaran dunia. Dengan pengenalan ini, proses tersebut berjalan terus. Manusia akan menaruh kebenaran ini pada tindakannya, dan membuat dunia menjadi apa yang secara esensial merupakan pemenuhan kesadaran-dirinya”.

Berbeda dengan dialektika historis, filsfat postmoderni tidak hanya abstrak, tetapi ‘mbulet’, bermain pada wilayah ‘permainan bahasa’, dan tidak realistik. Paradoks dari filsafat bahasa ala postmodernis seperti Jacques Derrida, misalnya, disebabkan oleh filsafat bahasa yang anti-realistik yang menyangkal kemungkinan kita untuk mengetahui realitas yang independen dari diskursus denagn praktik-praktik sosial, entah praktik-praktik ini melestarikan ataupun menentang dominasai yang ada. Secara kontras pos-strukturalisme ‘duniawi’ ala Michel Foucault dan Deleuze memberikan ati penting yang sentral terhadap relasi ini. Keduanya mencoba mengkontekstualisasikan diskursus tersebut. Foucault mengatakan:

“Saya percaya bahwa titik rujukan orang itu bukanlah model agung bahasa dan tanda-tanda, namun model agung perang dan pertempuran. Sejarah yang mengusung dan membentuk diri kita lebih berbentuk perang ketimbang berbentuk bahasa: SEJARAH ADALAH RELASI-RELASI KUASA, BUKAN RELASI-RELASI MAKNA”.

Sementara Deleuze dan Guttari berpolemik menentang ‘imperalisme penanda’ (imperalism of the signifier) dan berusaha untuk mengembangkan teori bahasa yang pragmatik yang bermula dari karakter sosial yang paling mendasar dari ucapan (utterance). Sifat pragmatik ini sendiri telah termuat dalam gagasan Foucault mengenai ‘pengetahuan-kuasa’, “Tak ada relasi kuasa tanpa ada pembentukan sebuah medan pengetahuan yang berkolerasi dengannya dan juga saat yang bersamaan tak ada pengetahuan tanpa mengandaikan dan pada saat yang bersamaan membentuk relasi-relasi kuasa”.

Ini menunjukkan bahwa pertarungan kuasa yang paling nyata terjadi bukan pada aras bahasa atau makna, melainkan dalam wilayah yang lebih konkret dan nyata, yaitu ekonomi atau kekuatan-kekuatan produktif sebagaimana dipahami filsafat historis-dialektis.

Sebagian situasi dan masalah cenderung membutuhkan pemikiran bercabang dan sebagian yang lain membutuhkan pemikiran terpusat. Dan sebagian individu memiliki kecenderungan untuk memberikan solusi terpusat dan sebagian yang lain solusi bercabang terlepas dari masalah apapun yang sedang dihadapi. Mengingat intruksi lebih menghargai pemecahan masalah secara terpusat. Dalam sudut lain, kreatifitas sangat diperlukan kemampuannya untuk menghasilkan sebuah pokok pikiran yang akan membuat peserta didik dapat lebih berpikir kritis dalam menanggapi problematika yang terjadi di masa kini. Juga, pemikiran bercabang mampu menghasilkan solusi terbaik bagi anak-anak didik.

Pedagogik kritis sebenarnya adalah proses penyadaran terhadap diri dan masalah-masalah yang mempengaruhi keberadaan dan kondisi diri dalam masyarakat. Kata conscientizacao yang diperkenalkan oleh Freire adalah sebuah proses pembelajaran yang berupaya untuk melawan kenyataan yang membelenggu. Pemikiran kritis yang dimaksud oleh Freire adalah pemikiran yang bertujuan untuk membawa seseorang untuk berdialog dengan masa lalu, menyadari keberadaan dunia-dunia lain diluar yang dialaminya, dan membayangkan masa depan yang tidak semata-mata mereproduksi kondisi saat ini. 

Sumber:

1. Tilaar dan Jimmy Ph Paat, 2011, Pedagogik Kritis, Jakarta: Rineka Cipta
2. Soyomukti, Nurani, 2010, Teori-Teori Pendidikan, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 
3. Seifert, Kelvin, 2009, Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan, Jogjakarta: IRCiSoD 

Demokrasi Dasar Filsafat

Dasar utama dari demokrasi adalah pemahaman dasar, bahwa manusia adalah mahluk politis. Artinya, manusia adalah mahluk yang secara alamiah terdorong untuk membentuk suatu komunitas hidup bersama, yakni komunitas politis. Ini penting untuk menjamin keberadaan manusia itu sendiri, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaannya. Ini semua tidak akan mungkin terwujud, jika manusia hidup terputus dari manusia-manusia lainnya.

Demokrasi juga memiliki kaitan erat dengan perdamaian. Di satu sisi, untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang menciptakan keadilan dan kemakmuran, kita membutuhkan perdamaian. Di sisi lain, perdamaian yang sesungguhnya hanya mungkin, jika masyarakat menerapkan tata politik demokratis secara konsisten. Oleh karena itu, tata politik demokratis dan perdamaian harus dilakukan secara berbarengan. Keduanya adalah sekaligus alat dan tujuan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, tanpa kecuali.

Pada titik ini, peran pendidikan amatlah penting. Pendidikan harus dirancang sedemikian rupa, sehingga ia menanamkan nilai-nilai kebebasan sekaligus tanggung jawab sejak awal. Hanya dengan begini, demokrasi tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi juga menjadi roh sekaligus sistem nyata di dalam masyarakat. Pendidikan yang menempatkan kebebasan dan tanggung jawab sebagai fokus adalah pendidikan manusia-manusia demokratis.

Di dalam penerapannya, demokrasi mengandaikan jaminan atas hak-hak asasi manusia. Namun, ini kerap kali menjadi masalah, ketika tidak ada sistem politik yang jelas, yang bertujuan menjamin hak-hak tersebut, misalnya di dalam soal pengungsi. Ketika orang menjadi pengungsi, ia tercabut dari sistem politik yang seharusnya melindunginya, dan ia pun menjadi terbuka untuk berbagai pelanggaran hak. Masalah ini hanya bisa dilampaui, jika kemanusiaannya diakui sebagai kemanusiaan universal, dan bukan hanya kemanusiaan yang terikat pada lokasi tertentu.

Disinilah letak arti penting dari komunitas politis internasional. Komunitas politik bukanlah sebuah benda mati, melainkan suatu entitas yang diciptakan oleh manusia, dan bisa terus berubah, sesuai dengan kebutuhan manusia. Dengan kata lain, komunitas politis adalah kemungkinan sekaligus keterbukaan sendiri. Oleh karena itu, ia harus dirancang sedemikian rupa, sehingga bisa menjamin hak-hak asasi setiap orang, lepas apapun latar belakang kultural, sosial maupun politisnya.

Hal ini juga menjadi penting, ketika kita berbicara soal kejahatan masa lalu. Roh dari setiap masyarakat adalah ingatannya. Ingatan ini membentuk identitasnya, dan identitas ini menjadi dasar bagi beragam kebijakan dan peraturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Ketika ingatan dilumuri dengan kebohongan, terutama yang terkait dengan jatuhnya begitu banyak korban, misalnya dalam kasus genosida atau pembunuhan massal, identitas kolektif masyarakat tersebut pun menjadi tidak jelas dan rapuh. Lemahnya identitas ini berujung pada lemahnya masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat demokratis yang adil dan makmur pun sulit terwujud.

Salah satu pilar penting yang menyangga masyarakat adalah ekonomi. Di dalam masyarakat demokratis, ekonomi pun harus diatur dengan cara-cara yang demokratis pula. Ekonomi harus ditanam pada kehidupan sosial dan kultural masyarakat tersebut, sehingga bisa membuahkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang di masyarakat tersebut, tanpa kecuali. Pembangunan ekonomi yang berpijak pada kesejahteraan publik dan tata politik demokratis adalah dua sisi dari koin yang sama, yang harus dikerjakan berbarengan.

Cita-cita luhur ini sekarang diancam dengan beragam krisis, mulai dari krisis ekonomi, krisis ekologi sampai dengan krisis pengungsi di berbagai negara, karena perang yang tak berkesudahan. Akar dari krisis ini adalah krisis akal budi manusia itu sendiri. Akal budi dilihat semata sebagai alat untuk menumpuk keuntungan ekonomi segelintir orang kaya dan berpengaruh semata. Di dalam proses, alam dan kehidupan manusia lain pun dihancurkan demi penumpukan keuntungan ekonomi tersebut.

Beragam krisis semacam ini hanya bisa dilampaui, jika manusia kembali ke akar peradabannya, yakni pemahaman akal budi yang menyeluruh dan mendalam. Akal budi dilihat sebagai alat untuk membangun kehidupan bersama yang beradab untuk semua orang, tanpa kecuali. Akal budi digunakan untuk membangun tata hidup bersama yang mengedepankan keadilan dan kemakmuran untuk semua orang. Akal budi semacam ini disebut juga sebagai akal budi universal, dan bukan sekedar akal budi instrumental.

Namun, banyak juga orang yang berpendapat, bahwa tata politik demokrasi hanya cocok untuk beberapa masyarakat saja, dan bukan semua masyarakat. Saya rasa, argumen ini tidak tepat. Argume ini bisa dijadikan pembenaran untuk membangun tata politik totaliter yang menghasilkan beragam penderitaan bagi banyak orang. Tata politik demokrasi, jika diterapkan konsisten dengan asas-asas dasarnya, adalah tata politik yang berpeluang paling besar untuk membangun kehidupan bersama yang berpijak pada keadilan dan kemakmuran. Ini terjadi, karena demokrasi berpijak pada hak-hak asasi manusia, dan bertujuan untuk menjaga serta mengembangkan hak-hak asasi setiap orang tersebut, tanpa kecuali. Tidak ada sistem politik lainnya yang bisa seperti ini.

Tata politik demokrasi juga ideal, karena ia membatasi beragam kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Pembagian kekuasaan antara pemerintah, perwakilan rakyat dan aparat hukum adalah pembagian ideal yang menjadi inti utama dari sistem demokrasi. Ketiga kekuasaan tersebut saling membatasi pengaruh masing-masing, sehingga tercipta keseimbangan politis yang baik untuk semua pihak, dan juga untuk rakyat. Dengan keseimbangan ini, beragam kebijakan yang berpijak pada keadilan dan kemakmuran pun bisa diwujudkan juga dengan jalan-jalan yang demokratis, serta bisa dipantau terus oleh rakyat.

Walaupun begitu, ada satu cacat mendasar di dalam berbagai teori tentang demokrasi, yakno antroposentrisme. Artinya, demokrasi hanya memperhatikan kepentingan manusia saja, dan mengabaikan kepentingan mahluk hidup lainnya. Dengan cara berpikir ini, demokrasi justru bisa menjadi pembenaran untuk pengrusakan alam, dan akhirnya juga merusak kehidupan manusia itu sendiri. Akar antroposentrik di dalam demokrasi harus dilampaui, sehingga demokrasi juga menampung kepentingan seluruh ekosistem yang ada.

Sumber:

Reza A.A Wattimena,. Demokrasi Filosofis dan Tantangannya, Kanisius 2016